Dikabarkan bahwa utang pemerintah pusat Indonesia mencapai Rp 7.554,25 triliun yang tercatat hingga November 2022 silam. Yang artinya, dalam sembilan tahun pemerintahan Presiden Jokowi, utang pemerintah pusat Indonesia bertambah hingga Rp 4.945,52 triliun. Dibandingkan pada saat sembilan tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), utang selama pemerintahan Presiden Joko Widodo jauh lebih besar. Pada zaman Presiden SBY, di masa terakhir pemerintahan beliau di tahun 2014, posisi utang pemerintahan berada di angka Rp 2.608,78 triliun. Rasio utang Indonesia juga meningkat tajam. Dilihat dari 2014, rasio utang berada di 24,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan per akhir November 2022, rasio utang menjadi 38,65% dari PDB. Penambahan utang pada periode Presiden Joko Widodo rata-rata menembus Rp 575,42 triliun. Tahun 2020 menjadi tahun terbesar penambahan utang periode Presiden Jokowi yang mencapai angka hingga Rp 1.295,28 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai utang Indonesia masih tergolong aman. “Utang Indonesia masih aman, tapi tetap harus dikelola secara prudent, teliti, dan kompetensi,” ujar dia dalam acara Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2023 yang disiarkan langsung di YouTube Kemenkeu RI pada Kamis, 1 Desember 2022. Karena, Sri Mulyani melanjutkan, inflasi global yang begitu tinggi dalam 40 tahun terakhir telah menyebabkan gejala kenaikan suku bunga. “Selain itu, nilai tukar juga terus harus diwaspadai,” ucap Sri Mulyani. Besarnya proporsi utang dalam rupiah ini, menurut pemerintah, bisa menjadi kekuatan dalam menghadapi volatilitas yang tinggi pada mata uang asing dan dampaknya terhadap pembayaran kewajiban utang luar negeri.
Source:
instagram @Wartaekonomi
dan
tempo.co
Oleh : Muhammad Hafidz
Tidak ada komentar:
Posting Komentar